Page 94 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JANUARI 2022
P. 94
"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan upah minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," ungkap Indah Anggoro Putri Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, dalam keterangannya, Sabtu
(1/1/2022).
Dijelaskan Indah Anggoro Putri, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember
2021, dari 34 Provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 Provinsi yang
menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 Provinsi yang
memiliki UMK di 252 Kabupaten/Kota.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun
2021,"terangnya.
Dia menjelaskan PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan penetapan upah minimum merupakan bagian
dari Program Strategis Nasional.
"Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan
kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat," katanya.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara (Jubir) Gubernur Banten, Ujang Giri mengatakan, sudah menjadi
keharusan bagi Gubernur mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk
peraturan mengenai formulasi pengupahan. Dikatakan pria yang akrab disapa Ugi ini, sudah jelas
bahwa formulasi pengupahan itu diatur melalui PP Nomor 36 Tahun 2021.
"Gubernur Banten patuh dan taat pada aturan pengupahan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun
2021," kata Jubir.
Diketahui bahwa Kepala Daerah dapat dijerat sanksi jika tidak menjalankan Program Strategis
Nasional. Berkait pengupahan, itu merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang
masuk dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda, pada Pasal 68 memang diatur sanksi untuk Kepala
Daerah maupun Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f.
Pada Pasal 68 ayat 1, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri
untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.
Kemudian dalam ayat 2, ketika teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap
tidak dilaksanakan, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama 3
bulan. (Redaksi/Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten)
93
