Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 143

Title          KSPI MINTA PENGUSAHA YANG TERLAMBAT BAYAR THR DIKENAI DENDA
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      10 Mei 2020
                              https://nasional.kontan.co.id/news/kspi-minta-pengusaha-yang-terlambat -bayar-thr-
               Page/URL
                              dikenai-denda
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative

















               Reporter:  Ratih Waseso  | Editor:  Noverius Laoli  - JAKARTA  . Presiden
               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pengusaha
               yang terlambat membayarkan THR kepada buruh dikenai denda sebesar 5% dari
               total THR yang harus dibayar, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha
               untuk membayar THR tersebut.

               Namun pengenaan denda, tidak berarti menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk
               tetap membayar THR kepada buruh. Ketentuan tersebut dijelaskan Said Iqbal
               didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengupahan.

               Dalam peraturan pemerintah tersebut juga diatur, THR wajib dibayarkan paling
               lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.Berkaitan dengan hal tersebut di atas,
               Said Iqbal menegaskan, bahwa surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
               mengenai THR menyalahi ketentuan PP No 78 Tahun 2015.

               "Aturannya sudah sangat jelas. Tidak boleh ditunda atau dicicil. Terlebih lagi tidak
               dibayarkan 100%," tegas Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima
               Kontan.co.id pada Minggu (10/5).

               Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan, surat edaran semacam pengumuman, sehingga
               tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Dengan kata lain surat
               edaran Menaker tersebut batal demi hukum dan harus diabaikan, karena
               memperbolehkan THR dicicil.


               Minggu depan KSPI berencana mengajukan gugatan KSPI terhadap surat edaran
               Menaker ke PTUN Jakarta. Tak hanya itu, KSPI juga menyerukan kepada kaum
               buruh untuk meminta agar perusahaan membayar THR secara penuh. Tidak ditunda
               atau dicicil.

               "Prinsipnya hak harus diberikan. Tidak boleh diotak-atik," tegas Said Iqbal..









                                                      Page 142 of 313.
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148