Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

Title DPD MINTA PEMERINTAH TAK LEPAS TANGAN SOAL THR BURUH
Media Name sindonews.com
Pub. Date 10 Mei 2020
https://nasional.sindonews.com/read/23363/12/dpd-minta-pemerintah-tak- lepas-tangan-
Page/URL
soal-thr-buruh-1589101556
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Keluarnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tanggal 6 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona atau Covid-19
(selanjutnya disebut SE Menaker Penundaan THR) mendapatkan sorotan.

SE itu disorot oleh Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) M
Rahman. Menurut dia, negara atau pemerintah harusnya hadir dan
bertanggungjawab untuk melindungi hak buruh atas THR.

"Salah satunya dengan memberikan intensif kepada pengusaha yang benar-benar
tidak mampu membayar THR pekerjanya karena dampak pandemi Covid-19 dengan
memberikan dan kemudahan pinjaman ke bank atau lembaga pinjaman lainnya,"
tuturnya, Minggu (10/5/2020).

Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah diminta bersinergi dan
melakukan koordinasi yang intensif untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan
yang tersebar di setiap dinas ketenagakerjaan provinsi dan aktif turun mengawasai
proses pemberian THR oleh perusahaan di daerah-daerah.

Menurut Rahman, secara filosofis pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah
mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya, ditegaskan dalam batang tubuh Pasal 27 Ayat 2 bahwa tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Menurut dia, pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan terhadap
perekonomian nasional dan dunia internasional pada umumnya.

Terkait dalam bidang ketenagakerjaan, terhadap pengusaha dan pekerja
dampaknya sangat signifikan, banyak perusahaan gulung tikar dan tidak sedikit
pekerja yang kena PHK.

Page 148 of 313.