Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 150
"Ada persoalan lain menjelang hari raya keagaaman, yaitu konsekuensi pengusaha
untuk membayar THR pekerjanya," katanya.
Dalam ini, Komite III DPD mengapresiasi kebijakan pemerintah dengan menerbitkan
SE Menaker Penundaan THR. SE ini tetap tidak menghilangkan kewajiban untuk
membayar THR sekaligus denda bagi pengusaha jika terlambat memberikan THR
kepada Pekerja.
"Namun dalam hal ini Komite III DPD RI mempertanyakan, dimana
negara/pemerintah hadir di saat warganya mengalami kesulitan ekonomi. Bukankah
sumbangan devisa negara itu salah satunya bersumber dari pajak pengusaha dan
pekerja. Apakah pemerintah hanya melepas tanggungjawab saja dengan cukup
menerbitkan Surat Edaran? Sementara di satu sisi pengusaha dan pekerja dibiarkan
untuk bernegosiasi?" katanya.
(dam).
Page 149 of 313.
