Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 203

Title          GUBERNUR KHOFIFAH: PERUSAHAAN WAJIB BAYAR THR KARYAWAN
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      10 Mei 2020
                              https://surabaya.liputan6.com/read/4250383/gubernur-khofifah-perusahaa n-wajib-bayar-
               Page/URL
                              thr-karyawan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Surabaya -  Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh
               perusahaan di Jawa Timur tidak lepas tangan terhadap kewajiban Tunjangan Hari
               Raya (  THR  ) kepada buruh dan karyawan.

               "Perusahaan wajib hukumnya memberikan  THR  kepada seluruh pekerja/buruh
               yang masih aktif bekerja, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK," ungkap
               Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (10/5/2020).

               Khofifah menuturkan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT)
               atau pekerja tetap dan mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya
               keagamaan (PHK terhitung sejak 24 April 2020) berhak menerima THR.

               Sedangkan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tetapi
               hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan maka tidak
               mendapatkan THR.

               Terkait besarannya, Khofifah mengatakan, pekerja/buruh yang telah mempunyai
               masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan  THR
               sebesar satu bulan gaji.

               Sementara pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan THR
               secara proporsional sesuai masa kerja. Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan
               gaji, kemudian dibagi 12 (bulan).

               "THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh
               perusahaan/industri. Sesuai aturan, wajib dibayarkan pengusaha paling lambat
               tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," imbuhnya.


               Jangan sampai, tambah Khofifah, perusahaan menggunakan alasan pandemi Covid-
               19 untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Mengingat THR merupakan hak bagi
               setiap pekerja.

               Namun demikian, apabila perusahaan tidak mampu membayarkan THR secara tepat
               waktu, Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar
               mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.





                                                      Page 202 of 313.
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208