Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

diharapkan selesai pekan depan, sehingga bisa langsung diserahkan ke Presiden
Jokowi untuk ditandatangani.

Pengusaha Wajib Bayar THR Para Pekerja, Boleh Dicicil

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran (SE) untuk
memastikan kewajiban pengusaha membayarkan THR kepada pekerja.

Dalam SE Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) itu, Menaker juga memberi sejumlah opsi keringanan bagi
pengusaha yang belum sanggup membayarkan THR sesuai aturan perundang-
undangan.

"Apabila perusahaan menyatakan sulit membayar THR, maka harus ada proses
dialog antara pihak pengusaha dan para pekerja, dilandasi rasa kekeluargaan dan
informasi yang utuh tentang kondisi keuangan terkini," demikian dinyatakan dalam
surat edaran tertanggal 6 Mei 2020 tersebut.

Ia memberikan keringanan yakni para pengusaha boleh membayarkan THR secara
bertahap. Selain itu, pembayarannya juga bisa ditunda berdasarkan kesepakatan
dengan pekerja.

THR Pekerja yang Dirumahkan juga Wajib Dibayarkan

Ahli Hukum Masykur Isnan mengatakan, THR bagi para pekerja termasuk yang
dirumahkan, wajib diberikan. Hal itu tertera dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Bagi Buruh/Pekerja.

Ia juga menegaskan, tidak ada potongan dalam pembayarannya, artinya
pembayaran THR harus secara penuh.

"Kalau gaji masih bisa dipotong 50 persen di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
Tahun 2015. 50 persen dari Take Home Pay (pembayaran utuh). Tapi kalau THR
saya belum pernah ketemu bisa dipotong," ungkapnya.

Artinya, meskipun telah menerapkan unpaid leave, pegawai tetap mendapat THR
selama kontrak kerja masih ada. Jika memang perusahaan tak mampu
membayarkan THR, mereka bisa menggunakan opsi keringanan yang telah
diberikan Kementerian Ketenagakerjaan.

Page 208 of 313.