Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 219
Title ADA CORONA, PENGUSAHA TETAP WAJIB BAYAR THR
Media Name kompas.com
Pub. Date 09 Mei 2020
https://money.kompas.com/read/2020/05/09/113131726/ada-corona-pengusah a-tetap-
Page/URL
wajib-bayar-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 ( Covid-19).
Dalam SE tersebut, Ida meminta para gubernur memastikan perusahaan agar
membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
Dikutip dari keterangan resmi Kemnaker, Sabtu (9/5/2020), dalam penyusunan
Surat Edaran THR Keagamaan ini, Ida menyatakan Kemnaker telah melakukan
beberapa kali dialog dengan para pengusaha yang tergabung dalam Apindo dan
dengan serikat buruh.
SE THR ini pun telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja
Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) dalam sidang pleno LKS Tripnas yaitu pada
poin 2 yang menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan mempertimbangkan
kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 dengan menambahkan laporan
keuangan tingkat perusahaan.
Agar pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2020 efektif, gubernur juga
diharapkan untuk membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020
di masing-masing provinsi dengan memperhatikan prosedur/protokol kesehatan
pencegahan penularan virus corona.
Ida menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh perusahaan yang tidak mampu
membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.
Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu, maka perlu
melakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.
Pemerintah memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu
membayarkan THR kepada pekerjanya. Pertama, pembayaran THR secara bertahap
bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh.
Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali
diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.
Page 218 of 313.
