Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 220
Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara
pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
membayar THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.
Ditolak serikat buruh
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal menolak Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan untuk memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk
tak membayarkan THR 100 persen.
Adapun kelonggaran itu tertulis dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/6/HI.00.01/v/2020. Selain tak membayar THR 100 persen, pengusaha
juga boleh mencicil atau menunda pembayarannya dengan cara mendorong
perundingan buruh dan pengusaha di perusahaan.
"KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja,
buruh yang diliburkan sementara carena covid 19, buruh yang dirumahkan karena
covid-19, maupun buruh yang di PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran," kata
Said.
Alasan penolakan Said mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU No 13 Tahun
2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Beleid menyebut setiap
pengusaha wajib membayar THR 100 persen bagi pekerja yang memiliki masa kerja
di atas 1 tahun, tanpa terlebih dahulu melalui perundingan.
Bagi yang masa kerjanya di bawah 1 tahun, maka upahnya dibayarkan proporsional
sesuai masa kerjanya.
"Oleh karena itu, KSPI menolak keras surat edaran menaker tentang THR tersebut
karena bertentangan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan," ujar
Said.
Di sisi lain, Said menilai daya beli buruh harus tetap terjaga di tengah pandemi
Covid-19. Sementara jika THR tidak dibayar penuh atau bahkan tidak dibayar sama
sekali, daya beli buruh akan terpukul saat Lebaran.
Akibatnya, konsumsi akan turun drastis yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi
makin menyusut.
"Jadi isi dari surat edaran Menaker tersebut harus ditolak, dan pengusaha tetap
diwajibkan membayar 100 persen. Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan
cara dicicil, ditunda, dan dibayar di bawah 100 persen," sebut dia.
Page 219 of 313.
