Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

Title MENAKER: GUBERNUR HARUS PASTIKAN PENGUSAHA BAYAR THR
Media Name detik.com
Pub. Date 09 Mei 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5008249/menaker-gube rnur-harus-
Page/URL
pastikan-pengusaha-bayar-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).

Dalam SE tersebut, Ida meminta para gubernur memastikan perusahaan agar
membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

"THR adalah pendapatan non upah yang harus diberi pengusaha kepada pekerja. ini
sesuai dengan ketentuan PP 78/2015 tentang Pengupahan. Dan ini kewajiban yang
harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja," Ida dalam keterangannya di Jakarta
pada Sabtu (09/5/2020).

Dalam SE THR tersebut disebutkan juga, jika perusahaan tidak mampu membayar
THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya
diperoleh melalui dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh.

"Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu
membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didialogkan secara
terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara
transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan. Segera dialogkan secara bipartit,"kata Menteri Ida.

"Dengan membuka ruang dialog, maka pengusaha dan pekerja mencari jalan
bersama antara bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan
secara bertahap, kalau ditunda sampai kapan , caranya bagaimana, itu dibicarakan
secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja," kata Ida

Di dalam SE disebutkan dialog antara pengusaha dan pekerja dapat menyepakati
beberapa hal antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara
penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.

Kemudian bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu
yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang

Page 224 of 313.