Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020

Title THR 2020 BOLEH DITUNDA ATAU DICICIL, BURUH: CABUT SE MENAKER!
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 08 Mei 2020
https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01378689/thr-2020-boleh-ditu nda-atau-
Page/URL
dicicil-buruh-cabut-se-menaker
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) menolak pemberian THR bisa ditunda atau
dicicil.

Kebijakan itu mengacu pada terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Republik Indonesia (RI) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun
2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

PP FSP TSK - SPSI sangat kecewa dengan terbitnya SE tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua Umum PP FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferinato, di
Bandung, Jumat, 8 Mei 2020. PP FSP TSK SPSI mendesak Menaker untuk segera
mencabut SE tersebut dan menegaskan pembayaran THR harus sesuai dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang
Pembayaran THR.

"Kami pun akan mempersiapkan langkah hukum dan langkah-langkah perjuangan
lainnya," ujar Roy.

Ia juga tidak menampik kemungkinan bahwa buruh berpotensi turun ke jalan untuk
memperjuangkan hak-haknya, walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19.

Pasalnya, menurut Roy, kebijakan pemerintah dalam bentuk SE Menaker tersebut
sangat merugikan buruh.

"Mungkin pemerintah berpikir bahwa buruh tidak akan turun kejalan karena ada
larangan dari kepolisian dengan berlindung di Maklumat Kapolri dan juga karena
adanya PSBB, social distancing, maupun phisical distancing, sehingga menerbitkan
SE Menaker terkait THR tersebut," tuturnya.

Padahal, menurut Roy, SE Menaker tersebut jelas sangat bertentangan dengan
pasal 7 serta pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.

Page 272 of 313.