Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 274
Begitu juga dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun
2016 tentang Pembayaran THR.
"Dalam ketentuan tersebut jelas disebutkan bahwa pengusaha wajib membayar THR
kepada pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya," tutur Roy.
Peraturan itu juga menyebutkan bahwa pembayaran THR dilakukan secara tunai
dan sekaligus. Apabila pengusaha terlambat membayar THR, maka akan dikenakan
sanksi denda 5% dari jumlah THR yang menjadi hak pekerja/buruh.
"Maka jelas dalam ketentuan tersebut tidak ada ketentuan yang memperbolehkan
penundaan dan pencicilan pembayaran THR dengan alasan apapun," ujarnya.
Roy mengatakan, THR adalah kewajiban pengusaha yang menjadi hak normatif
pekerja/buruh.
THR bukan pemberian atau hadiah secara sukarela dari pengusaha, melainkan
kewajiban pengusaha yang diatur dalam ketentuan yang berlaku
"Dengan dikeluarkannya SE Menaker ini justru akan menimbulkan persoalan baru,
dimana pengusaha akan menekan buruh agar bersepakat untuk menunda atau
mencicil pembayaran THR dengan ancaman PHK atau perusahaan tutup," tutur Roy.
Kondisi tersebut, menurut dia, dipastikan akan membuat buruh semakin terpojok
dan tertekan dalam kondisi pandemi Covid-19.
Padahal, ia mengaku yakin, pemerintah sangat mengetahui kondisi buruh yang saat
ini banyak mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hak-haknya tidak
dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.
"Banyak juga buruh yang dirumahkan dengan upah yang tidak dibayar secara
penuh. Ada yang hanya dibayar 10%, ada yang 25% dalam sebulan, bahkan ada
juga buruh yang sama sekali tidak dibayar," ujarnya.
Dengan pemerintah memperbolehkan pembayaran THR ditunda ataupun dicicil,
menurut Roy, bagaimana buruh bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari? Padahal, THR menjadi harapan buruh untuk menutupi kebutuhan di
tengah pandemi.
Roy menilai, pemerintah sangat mempermudah pengusaha untuk menunda
pembayaran THR.
Pasalnya, untuk menunda pembayaran THR, pengusaha hanya cukup membuat
laporan keuangan secara internal, bukan berdasarkan audit akuntan publik yang
menyatakan ketidakmampuan perusahaan.
"Sudah dapat dipastikan, laporan keuangan secara internal perusahaan itu
sangatlah mudah dibuat pengusaha. Setelah itu, pengusaha akan menekan buruh
Page 273 of 313.
