Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 46
Title KHOFIFAH: PERUSAHAAN WAJIB BERI THR KE PEKERJA AKTIF, DIRUMAHKAN DAN PROSES
PHK
Media Name merdeka.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://www.merdeka.com/peristiwa/khofifah-perusahaan-wajib-beri-thr-k e-pekerja-
Page/URL
aktif-dirumahkan-dan-proses-phk.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh perusahaan di
Jawa Timur tidak lepas tangan terhadap kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR)
pada para buruh dan karyawan. Meski demikian, jika perusahaan tidak mampu
membayar tepat waktu, maka diminta untuk mengedepankan proses dialog.
"Perusahaan wajib hukumnya memberikan THR kepada seluruh pekerja/buruh yang
masih aktif bekerja, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK," ungkap Khofifah,
Minggu (10/5).
Khofifah menjelaskan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu
(PKWTT) atau pekerja tetap dan mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum
hari raya keagamaan (PHK terhitung sejak 24 April 2020) berhak menerima THR.
Sedangkan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) namun
hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan maka tidak
mendapatkan THR.
Terkait besarannya, diterangkan Khofifah bahwa pekerja yang telah mempunyai
masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR
sebesar 1 bulan gaji. Sementara pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12
bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja. Perhitungannya, masa
kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan).
"THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh
perusahaan/industri. Sesuai aturan, wajib dibayarkan pengusaha paling lambat
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," imbuhnya.
Jangan sampai, tambah Khofifah, perusahaan menggunakan alasan pandemi Covid-
19 untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Mengingat THR merupakan hak bagi
setiap pekerja.
Namun demikian, apabila perusahaan tidak mampu membayarkan THR secara tepat
waktu, maka Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar
mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.
Page 45 of 313.
