Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2020
P. 47
"Perusahaan dan pekerja harus berdialog secara kekeluargaan dan dengan kepala
dingin mengingat saat ini kita tengah dalam situasi darurat. Harus ada transparansi
keuangan internal perusahaan agar pekerja pun memahami hal tersebut,"
imbuhnya.
Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi
Covid-19.
Dalam SE tersebut, Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak
mampu membayarkan THR kepada pekerjanya.
Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu
membayar penuh. Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR
sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang
disepakati.
Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara
pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
membayar THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.
"Untuk mengawasi pelaksanaan Pemberian THR ini, saya menugaskan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk bekerja sama dengan disnaker
Kabupaten/Kota bersama Serikat pekerja, untuk bersinergi dalam Pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR dan melaporkan hasil pengawasannya," tegasnya.
Page 46 of 313.
