Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 75
Title PULUHAN MAHASISWA DI MALANG TOLAK RUU OMNIBUS LAW
Media Name beritajatim.com
Pub. Date 24 Februari 2020
Page/URL https://beritajatim.com/peristiwa/puluhan-mahasiswa-di-malang-tolak-ru u-omnibus-law/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Puluhan mahasiswa dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi turun ke jalan menolak
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung
DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2020). Demonstran menilai Omnibus Law Cipta
Kerja menghilangkan hak-hak masyarakat demi kepentingan investasi.
Koordinator lapangan, Ramli Abdulrajak menilai, Omnibus Law Cipta Kerja
mahasiswa menuntut pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law. Sebab,
dianggap mengancam hak masyarakat, baik dari sektor agraria, ketenagakerjaan
dan lingkungan.
"Omnibus Law Cipta Kerja mencederai hak normatif masyarakat, baik sektor agraria
maritim, sektor ketenagakerjaan dan lingkungan. Omnibus Law akan menghapus
hak pekerja yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Hak pekerja dalam undang-undang ini masih sering dilanggar oleh
pihak korporasi. Apalagi ketika undang-undang tersebut tergantikan oleh Omnibus
Law. Justru lebih menyengsarakan," papar Ramli, Senin, (24/2/2020).
Dia menyebut Omnibus Law di sektor agraria, telah menghianati semangat Undang-
Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Omnibus Law yang
sedang dalam pembahasan berpotensi memperparah kerusakan lingkungan akibat
ulah korporasi.
"Kami menilai pemerintah melalui omnibus law berusaha mencabut analisis
mengenai dampak lingkungan (Amdal) seperti yang diatur dalam Undang-Undang
nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(UUPPLH). Dengan adanya Amdal saja masih banyak perusakan lingkungan yang
dilakukan oleh korporasi," tandas Ramli.
Dengan berbagai pertimbangan itulah, puluhan mahasiswa menolak Rancangan
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang masih menunggu pembahasan di
DPR RI. Mahasiswa menganggap Omnibus Law tidak berpihak kepada rakyat.
(luc/ted)
Page 74 of 125.
