Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 77
- Sanksi pidana hilang.
Ada Omnibus Law, Jam Kerja Buruh Bakal Dieksploitasi?
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut ada 9 alasan mengapa
omnibus law harus ditolak. Sembilan alasan tersebut antara lain hilangnya upah
minimum, hilangnya pesangon, outsourcing bebas diterapkan di core bisnis, kerja
kontrak tanpa batasan waktu.
Kemudian, waktu kerja yang eksploitatif, TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk
ke Indonesia, mudah di PHK, jaminan sosial terancam hilang, dan sanksi pidana
hilang.
Terkait dengan pernyataannya yang menyebut omnibus law mengatur jam kerja
yang eksploitatif, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan beberapa alasan.
Alasan pertama, di dalam RUU Cipta Kerja tidak lagi diatur waktu kerja 7 jam dalam
1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam
dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja. Dengan kata lain, UU No 13 Tahun 2003
mengatur, waktu kerja dilakukan 5 atau 6 hari kerja.
Tetapi di dalam omnibus law Cipta Kerja, tidak ada lagi ketentuan mengenai 5 dan 6
hari kerja. "Dalam omnibus law hanya disebutkan, waktu kerja paling lama 8 jam 1
hari dan 40 jam 1 minggu," kata Said Iqbal.
Karena tidak ada batasan hari, lanjutnya, bisa saja pekerja dipekerjakan 10 jam
dalam sehari selama 4 hari. Asalkan totalnya 40 jam.
"Selain itu, karena menggunakan frasa paling lama 8 jam 1 hari. Bisa saja hanya
dipekerjakan 4 jam dalam sehari (kurang dari 8 jam), dan upahnya dibayar per jam
atau berdasarkan satuan waktu," tegas Iqbal.
Page 76 of 125.
