Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 81
Title BURUH RAMAI-RAMAI TOLAK OMNIBUS LAW, PENGUSAHA INGATKAN SOAL
PRODUKTIFITAS
Media Name suara.com
Pub. Date 24 Februari 2020
Page/URL https://www.suara.com/bisnis/2020/02/24/160155/buruh-ramai-ramai-tolak -omnibus-
law-pengusaha-ingatkan-soal-produktifitas
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Serikat buruh memprotes pemerintah yang tak melibatkan mereka dalam penyusunan
omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Kalangan buruh menilai RUU ini hanya
mementingkan kalangan pengusaha saja.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani, menilai RUU
Omnibus Law harus dilihat secara keseluruhan, RUU ini kata Rosan bukan hanya untuk
pengusaha saja tetapi juga untuk kalangan buruh.
"Kita ingin berusaha tumbuh secara baik dan berkualitas, yang ingin saya sampaikan jangan
dibedakan bahan ini untuk kepentingan pengusaha, ini untuk kepentingan buruh, jangan
dibedakan seperti itu. Karena visi misi kita semua sama. Pengusaha tanpa buruh juga tidak
ada apa-apanya, buruh tanpa pengusaha juga sama," kata Rosan dalam acara Economic
Forum di Kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Yang jelas, lanjut Rosan, pemerintah meminta agar klaster ketenagakerjaan dalam omnibus
law dapat mengakomodasi kepentingan pengusaha dan pekerja, termasuk soal pesangon
dan pengupahan.
Selama ini kata Rosan soal upah, formulasi penghitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
sudah tidak sesuai lagi.
"Disatu sisi kita kalau dari usaha yang kita tahu adalah kenaikan dari para pekera pasti,
setiap tahun. Dulu ada formulanya, yaitu inflasi ditambah GDP nasional," katanya.
"Tapi kita jarang sekali membicarakan produktifitas, mestinya yang terjadi di kita itu
memang harusnya membayar para pengusaha ini sesuai dengan kemampuan dan
produktifitasnya (pekerja)," tambah Rosan.
Rosan pun menuturkan, jika di lihat dari data sekarang gap antara produktifitas, kenaikan
produktifitas dan upah kerja itu makin melebar.
Sehingga untuk mengatasi tersebut perlu adanya formulasi sistem pengupahan yang baru.
Dalam RUU ini formulasi tersebut sedang di godok mekanismenya.
"Oleh karena itu, kemudian yang ini juga kita sama-sama harus perbaiki karena ujungnya
buat kami produktifitas jadi sangat penting. Kembali lagi saya sampaikan harus dilihat
secara utuh, kalau kita hanya melihat persektor tidak menggambarkan omnibus law secara
keseluruhan," pungkasnya.
Page 80 of 125.
