Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 84
"Butuh pemikiran mendalam untuk alih daya ini. Apa untung ruginya, tidak boleh
diperluas, harus dibatasi. Karena yang bertanggung jawab soal alih daya ini kan
perusahaan penyedia jasa," katanya.
Rahmat menegaskan, kepentingan buruh terhadap UU Omnibus Law bisa disalurkan
melalui DPR. Sebelum para buruh mengklaim tidak pernah dilibatkan dalam
pembahasan di pihak pemerintah. "Sekarang baru 50 persen RUU yang disampaikan
ke DPR, kan baru di pihak pemerintah. Buruh bisa menyampaikan aspirasi melalui
DPR," tegasnya. (mdo)
Page 83 of 125.
