Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020

Title PEMERINTAH SEBUT OMNIBUS LAW TAK HILANGKAN UPAH MINIMUM BURUH
Media Name merdeka.com
Pub. Date 24 Februari 2020
https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-sebut-omnibus-law-tak-hilangka n-upah-
Page/URL
minimum-buruh.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang
menegaskan bahwa tidak ada penghapusan upah minimum dalam RUU Omnibus
Law Cipta karya.

"Jadi upah minimum itu tidak dihilangkan, tapi ada upah provinsi," ujarnya dalam
IDX Economic Forum, Senin (24/2).

Selanjutnya, Haiyani juga menjabarkan bahwa tidak ada penghapusan cuti, hak
perlindungan, serta jam kerja.

"Terkait dengan pembayaran upah dan cuti dan sebagainya itu kami
menyederhanakan saja dalam penyusunan RUU ini," terangnya.

Haiyani menambahkan, untuk jam kerja nantinya ada penyesuaian. Sebab,
menurutnya ada beberapa jenis pekerjaan yang memang memerlukan waktu
tertentu, bisa kurang atau lebih dari ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu 8 jam
dalam satu hari (Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003).

Sebelumnya, ada beberapa poin dalam omnibus law yang menjadi kontroversi, di
antaranya:

1. Hilangnya upah minimum
2. Hilangnya pesangon
3. PHK sangat mudah dilakukan
4. Karyawan kontrak seumur hidup
5. Jam kerja eksploitatif
6. TKA buruh kasar unskill berpotensi besar masuk Indonesia
7. Hilangnya jaminan sosial
8. Sanksi pidana hilang.

Ada Omnibus Law, Jam Kerja Buruh Bakal Dieksploitasi?

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut ada 9 alasan mengapa
omnibus law harus ditolak. Sembilan alasan tersebut antara lain hilangnya upah
minimum, hilangnya pesangon, outsourcing bebas diterapkan di core bisnis, kerja
kontrak tanpa batasan waktu.

Page 88 of 125.