Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 93
Title LAYANAN TERPADU SATU ATAP BISA KURANGI JUMLAH PEKERJA MIGRAN NON
PROSEDURAL
Media Name suara.com
Pub. Date 24 Februari 2020
Page/URL https://www.suara.com/news/2020/02/24/184356/layanan-terpadu-satu-atap -bisa-
kurangi-jumlah-pekerja-migran-non-prosedural
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Salah satu cara mencegah dan mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia (PMI)
non prosedural, selain memperkuat Program Desa Migran Produktif (Desmigratif),
juga membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).
LTSA juga bertujuan untuk memastikan perbaikan tata kelola, pelayanan dan
erlindungan terhadap PMI. Upaya-upaya ini didorong secara penuh oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Berdasarkan data Kemnaker, sejak 2015 hingga saat ini, LTSA yang telah dibangun
berjumlah 42 lokasi di seluruh Indonesia. LTSA yang terintegrasi dengan Mal
Pelayanan Publik (MPP) adalah di Kabupaten Banyumas, Banyuwangi, Kebumen,
Batang dan LTSA Kabupaten Pamekasan. Sedangkan LTSA yang sudah terbentuk di
Jawa Barat, antara lain LTSA Cirebon, Indramayu dan Subang.
"LTSA adalah salah satu program perbaikan tata kelola penempatan dan
perlindungan PMI dalam upaya pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat
dan pemda memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada pekerja migran
secara cepat, murah, mudah, transparan, " kata Direktur Perlindungan dan
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana, melalui
keterangan tertulisnya di Kabupaten Cirebon, Jabar, Senin (24/2/2020).
Sesuai UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(PPMI), masalah terkait perbaikan tata laksana migrasi, pelatihan pekerja migran
dan perlindungan PMI menjadi tanggung jawab pemda, baik di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
Menurut Eva, LTSA dibentuk untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam
pelayanan ketenagakerjaan, khususnya pelayanan penempatan pekerja migran
Indonesia. Menurutnya, sinergitas sangat penting untuk menghapus ego sektoral
dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan
pelayanan.
Eva menambahkan, ke depan, LTSA juga harus memiliki penyelesaian sengketa
(dispute settlement) untuk membantu PMI yang dilanda masalah. Dispute
settlement menjadi terobosan LTSA agar proses penyelesaian permasalahan migrasi
dapat ditangani lebih cepat dan efektif.
Page 92 of 125.
