Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 96

Title          KEMNAKER TINGKATKAN LTSA SEBAGAI PROGRAM PERBAIKAN TATA KELOLA PMI
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      24 Februari 2020
                              https://www.liputan6.com/news/read/4186691/kemnaker-tingkatkan-ltsa-se bagai-
               Page/URL
                              program-perbaikan-tata-kelola-pmi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dibentuk guna memastikan perbaikan tata
               kelola, pelayanan dan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Oleh
               karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong peranan
               maksimal pemda terkait LTSA.

               LTSA merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi PMI non
               prosedural, selainmemperkuat program Desa Migran Produktif (Desmigratif).
               Berdasarkan data Kemnaker sejak 2015 hingga saat ini, ada 42 lokasi LTSA di
               seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP).

               Beberapa diantaranya adalah LTSA Kabupaten Banyumas, Banyuwangi, Kebumen,
               Batang dan LTSA Kabupaten Pamekasan. Sedangkan LTSA yang sudah terbentuk di
               Jawa Barat antara lain LTSA Cirebon, Indramayu dan Subang.

               "LTSA adalah salah satu program perbaikan tata kelola penempatan dan
               perlindungan PMI dalam upaya pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat
               dan pemda memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada pekerja migran
               secara cepat, murah, mudah, transparan, " kata Direktur Perlindungan dan
               Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana melalui
               keterangan tertulisnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (24/2).

               Sesuai UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
               (PPMI), masalah terkait perbaikan tata laksana migrasi, pelatihan pekerja migran
               dan perlindungan PMI menjadi tanggung jawab Pemda baik di tingkat provinsi dan
               kabupaten/kota.

               Menurut Eva, pembentukan LTSA untuk memberikan kepastian dan kemudahan
               dalam pelayanan ketenagakerjaan khususnya pelayanan penempatan pekerja
               migran Indonesia. Karena itu sinergitas sangatlah penting guna menghapus ego
               sektoral dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan
               pelayanan.

               Eva menambahkan LTSA ke depan juga harus memiliki penyelesaian sengketa
               (dispute settlement), untuk membantu PMI yang dilanda masalah. Dispute





                                                       Page 95 of 125.
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101