Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 101
Title RUU OMNIBUS LAW KURANGI OBESITAS REGULASI PERTAMBANGAN, BENARKAH?
Media Name liputan6.com
Pub. Date 24 Februari 2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4186666/ruu-omnibus-law-kurangi-o besitas-
Page/URL
regulasi-pertambangan-benarkah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta Staff Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Sektor Minerba
Irwandy Arif menyatakan, pencanangan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law dapat mengurangi kompleksitas regulasi di Indonesia.
Dalam paparannya di forum Diskusi Polemik RUU Cipta Kerja di Sektor
Pertambangan Minerba di Jakarta, Senin (24/02/2020), Irwandy menyatakan
regulasi dan perizinan di Indonesia sudah "obesitas".
"Saat ini ada 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemda.
Regulasi jadi hambatan paling utama di samping hambatan fiskal, infrastruktur dan
sumber daya manusia," papar Irwandy.
Kebalikan dengan Irwandy, peneliti Auriga, Iqbal menyatakan bahwa pasal-pasal di
Omnibus Law Cipta Kerja khususnya sektor pertambangan masih memiliki frasa
yang multitafsir sehingga membuatnya lebih sulit dipahami.
"Izin usaha nggak ada, yang ada Izin berusaha. Maksudnya seperti apa? Banyak
frasa terlewati juga, masih ada frasa izin usaha yang belum dihapus di RUU, yaitu
Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Apakah lupa dihapus atau bagaimana?
Kan ini penting, bisa jadi celah kelemahan regulasi," ujar Iqbal.
Lebih lanjut, banyak pula pasal-pasal yang sebetulnya tidak perlu diubah atau
dibuat namun ditulis dalam frasa yang baru, di RUU Omnibus Law , sehingga
menurutnya malah kalimat baru ini akan membuat regulasi jadi lebih "obesitas".
"Makanya jadi kalau dilihat-lihat, ini sama sebenarnya, nggak usah ditulis ulang,
kan jadi salah tafsir, malah membuat jadi hiper regulasi," kata Iqbal mengakhiri.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pembinaam Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani
Rumondang, menegaskan bahwa tidak ada penghapusan upah minimum dalam RUU
Omnibus Law Cipta karya.
"Jadi upah minimum itu tidak dihilangkan, tapi ada upah provinsi," ujarnya dalam
IDX Economic Forum, Senin (24/02/2020).
Page 100 of 125.
