Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 100
Title KETUA DPR MENILAI SOSIALISASI RUU CIPTA KERJA BELUM MAKSIMAL
Media Name tempo.co
Pub. Date 24 Februari 2020
https://nasional.tempo.co/read/1311560/ketua-dpr-menilai-sosialisasi-r uu-cipta-kerja-
Page/URL
belum-maksimal
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menilai sosialisasi
Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah
belum maksimal. Karena itu, kata dia, DPR akan bersama dengan pemerintah
mensosialisasikan RUU ini.
"Belum maksimal, kami sudah bersepakat bahwa DPR bersama dengan pemerintah
akan sama-sama mensosialisasikan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 Februari 2020.
Puan berujar DPR tengah membaca dan membuat tim untuk melihat hal-hal mana
yang mendesak dalam omnibus law tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengkaji
pasal-pasal yang sempat ramai ditolak oleh publik. Puan menuturkan akan
melakukan sosialisasi secara paralel dengan pembahasan. Artinya ia akan
melakukan sosialisasi sekaligus membahas secara terbuka.
"Kalau nanti pembahasannya itu di satu ruang kecil, tentu saja itu akan membuat
sepertinya tidak ada kesempatan atau ruang terbuka lagi untuk masyarakat. Jadi
kita sama-sama bisa jernih hati dan jernih pikiranlah, kami sosialisasikan buka satu
per satu," ucap Ketua DPR .
Adapun terkait salah ketik di salah satu pasal RUU Cipta Kerja, Puan mengatakan
tak perlu dikembalikan ke pemerintah. Melainkan akan dibahas di DPR. "Ya kan
pemerintah sudah mengatakan bahwa itu katanya ada salah ketik. Ini kan masih
draf, jadi memang nggak perlu juga kami kembalikan tapi nanti bicarakan lagi di
sini," kata dia.
Pada perjalanannya RUU Cipta Kerja menuai banyak penolakan dari masyarakat.
Banyak yang menolak karena perumusannya tidak dilakukan secara terbuka, dan
tak melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan sektor yang diatur. Padahal
aturan sapu jagat ini mengatur begitu banyak sektor.
Serikat buruh, serikat pers, lembaga swadaya masyarakat di sektor lingkungan,
pertambangan, dan perempuan misalnya, sudah banyak yang bersuara menolak
omnibus law ini. FIKRI ARIGI.
Page 99 of 125.
