Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020

Sesuai UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(PPMI), masalah terkait perbaikan tata laksana migrasi, pelatihan pekerja migran
dan perlindungan PMI menjadi tanggung jawab Pemda baik di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.

Menurut Eva, pembentukan LTSA ini untuk memberikan kepastian dan kemudahan
dalam pelayanan ketenagakerjaan khususnya pelayanan penempatan pekerja
migran Indonesia. Karena itu, sinergitas sangatlah penting guna menghapus ego
sektoral dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan
pelayanan.

Eva menambahkan LTSA ke depan juga harus memiliki penyelesaian sengketa
(dispute settlement), untuk membantu PMI yang dilanda masalah. Dispute
settlement ini menjadi terobosan LTSA agar proses penyelesaian permasalahan
migrasi dapat ditangani lebih cepat dan efektif.

"Jadi jika terjadi masalah di daerah PMI, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta," terang
Eva.

Eva menambahkan pihaknya juga mendorong agar peran Pemda lebih diperkuat
dalam memperbaiki layanan, tata kelola dan perlindungan terhadap PMI. Pasalnya
masalah ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi
kewenangan pemda, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Optimalisasi LTSA mengkanalisasi seluruh proses migrasi benar-benar prosedural,
terdokumen dan mengedukasi masyarakat lebih aware terhadap masalah resiko,"
katanya.

Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi mengatakan
berdasarkan pasal 38 UU Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan pelayanan penempatan
PPMI dilakukan pemerintah pusat dan Pemda secara terkoordinasi dan terintegrasi.
Dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan tersebut, Pemda
membentuk LTSA.

Abdullah berharap melalui Rakor di LTSA Cirebon, PMI khususnya di Cirebon bisa
didata, dilindungi demi keamanan dan kenyamanan dari tempat asal, sampai
dengan bekerja, sehingga tidak ada lagi PMI nonprosedural. "Jadi semua PMI, harus
melewati LTSA bantuan Kemnaker ini," katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kemnaker sejak tahun 2015 hingga saat ini,
LTSA yang telah dibangun berjumlah 42 Lokasi di seluruh Indonesia. LTSA yang
terintegrasi Mal Pelayanan Publik (MPP) yakni LTSA Kabupaten Banyumas,
Banyuwangi, Kebumen, Batang dan LTSA Kabupaten Pamekasan. Sedangkan LTSA
yang sudah terbentuk di Jawa Barat antara lain LTSA Cirebon, Indramayu dan
Subang.

(prf/ega)

Page 98 of 125.