Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 97
settlement ini menjadi terobosan LTSA agar proses penyelesaian permasalahan
migrasi dapat ditangani lebih cepat dan efektif.
"Jadi jika terjadi masalah di daerah PMI, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta," kata Eva.
Eva menambahkan pihaknya juga mendorong agar peran Pemda lebih diperkuat
dalam memperbaiki layanan, tata kelola dan perlindungan terhadap PMI. Pasalnya
masalah ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi
kewenangan Pemda, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Optimalisasi LTSA mengkanilisasi seluruh proses migrasi benar-benar prosedural,
terdokumen dan mengedukasi masyarakat lebih aware terhadap masalah risiko,"
katanya.
Sedangkan Kadisnaker kabupaten Cirebon Abdullah Subandi dalam sambutannya
mengatakan berdasarkan pasal 38 UU Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan pelayanan
penempatan PPMI dilakukan pemerintah pusat dan Pemda secara terkordinasi dan
terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan tersebut,
Pemda membentuk LTSA.
Abdullah berharap melalui Rakor di LTSA Cirebon, PMI khususnya di Cirebon bisa
didata, dilindungi demi keamanan dan kenyamanan dari tempat asal, sampai
dengan bekerja, sehingga tidak ada lagi PMI nonprosedural. "Jadi semua PMI, harus
melewati LTSA bantuan Kemnaker ini," katanya.
Rakor di LTSA Cirebon dihadiri diantaranya oleh Kasubdit Kelembagaan TKLN
Rendra Setiawan, dan 75 orang peserta yang berasal dari 40 peserta Dirut
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di wilayah kabupaten
Cirebon, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Perbankan, termasuk para
Kabid dan Kasie di Disnaker Cirebon.
Page 96 of 125.
