Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 94
"Jika terjadi masalah di daerah PMI, maka tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, " kata
Eva.
Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong agar peran pemda lebih diperkuat
dalam memperbaiki layanan, tata kelola dan perlindungan terhadap PMI. Masalah
ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan
pemda, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Optimalisasi LTSA mengkanilisasi seluruh proses migrasi benar-benar prosedural,
terdokumen dan mengedukasi masyarakat lebih aware terhadap masalah resiko, "
katanya.
Sementara itu, Kadisnaker kabupaten Cirebon, Abdullah Subandi dalam
sambutannya mengatakan, pasal 38 UU Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan,
pelayanan penempatan PPMI dilakukan pemerintah pusat dan pemda secara
terkordinasi dan terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan penempatan dan
perlindungan tersebut, pemda membentuk LTSA.
Abdullah berharap, PMI di Cirebon bisa didata, dilindungi demi keamanan dan
kenyamanan dari tempat asal, sampai dengan bekerja, sehingga tidak ada lagi PMI
nonprosedural.
"Semua PMI harus melewati LTSA bantuan Kemnaker ini, " katanya.
Rakor di LTSA Cirebon dihadiri oleh Kasubdit Kelembagaan TKLN Rendra Setiawan;
dan 75 orang peserta yang berasal dari 40 peserta Dirut Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di wilayah kabupaten Cirebon; BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; Perbankan, termasuk para Kabid dan Kasie di
Disnaker Cirebon.
Page 93 of 125.
