Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2020
P. 83
Title OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, RAHMAT HANDOYO: OUTSOURCING TIDAK BENAR DIPERLUAS
Media Name indopos.co.id
Pub. Date 24 Februari 2020
https://indopos.co.id/read/2020/02/24/222606/omnibus-law-cipta-kerja-r ahmat-
Page/URL
handoyo-outsourcing-tidak-benar-diperluas/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmat Handoyo berpesan kepada masyarakat untuk
berpikir positif terhadap rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Kerja. Pasalnya pembahasan RUU sudah berada di DPR.
"Masih ada waktu untuk pembahasan. Saat ini bola di parlemen," ujar Rahmat
Handoyo di Jakarta, Senin (24/2/2020).
Pada pembahasan RUU di parlemen, menurut Rahmat, dewan akan membuka
masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait isi RUU Omnibus Law. Masyarakat
bisa menyatakan penolakannya di sana, dengan berbagai alasan.
"Kami tampung semua masukan dari pekerja, pengusaha, akademisi dan
stakeholder terkait cipta lapangan kerja," katanya.
Rahmat menuturkan, pembahasan RUU Omnibus Law nanti akan berat. Pasti
banyak pihak yang pro dan kontra. Tentu semua pihak harus legowo menerimanya.
"Kami hargai aksi penolakan buruh, itu wajar. Karena mungkin di mata para buruh
ada beberapa pasal RUU Omnibus Law yang bakal memangkas hak-hak mereka,"
ucapnya.
Ia menjelaskan, pembuatan UU Omnibus Law cipta kerja merupakan satu solusi
mengatasi masalah pengangguran. Karena tujuan UU Omnibus Law untuk
mendatangkan investor ke Tanah Air. "Kami serius akan ramu UU ini, agar harapan
kami semua pihak bisa merasa nyaman, baik itu pengusaha, pekerja dan
stakeholder lainnya," terangnya.
Rahmat menilai, pasal tenaga kerja asing (TKA) masih dalam tahap wajar.
Pemerintah masih mengendalikan penuh persyaratan yang wajib dipenuhi TKA.
Selain itu ada pembatasan jabatan yang bisa diisi oleh TKA. "Jadi masih ada
perlindungan untuk WNI. TKA ini tidak kita pungkiri, karena memang kita belum
menguasai salah satunya teknologi," ujarnya.
Kemudian terkait alih daya tenaga kerja outsourcing, masih ujar Rahmat, perlu
payung hukum yang lebih jelas. Sehingga tidak semua perusahaan tidak
menggunakan alih daya tersebut. Merujuk UU ketenagakerjaan saat ini, menurutnya
sudah cukup ideal. Ada batasan-batasan tertentu untuk tenaga kerja outsourcing.
Page 82 of 125.
