Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2019

Title APINDO: NEGOSIASI BIPARTIT JADI SOLUSI POLEMIK KENAIKAN UMP 2020
Media Name bisnis.com
Pub. Date 25 Oktober 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191025/12/1163252/apindo-negosiasi-b ipartit-jadi-
Page/URL
solusi-polemik-kenaikan-ump-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Pelaku usaha masih merasa keberatan dengan besaran kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2020 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Apalagi, pengumuman UMP/UMP di setiap daerah juga tinggal
menghitung hari.

Sebagaimana aturan Kemenaker, pengumuman harus dilakukan paling lambat 1
November.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto
mengatakan satu-satunya solusi yang bisa dilakukan oleh pengusaha adalah
negosiasi bipartit dengan serikat pekerja.

"Ya jalan satu-satunya negosiasi bipartit, kalau sama-sama sepakat tidak masalah
daripada perusahaannya kolaps kemudian ada PHK [pemutusan hubungan kerja],"
tuturnya kepada Kamis (24/10/2019).

Menurut Harijanto pada prinsipnya masalah pengupahan yang ditetapkan oleh
pemerintah harus mempertimbangkan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja
khususnya lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau di bawahnya.

"Karena daya beli akan meningkat kalo orang banyak yang bekerja, dibandingkan
dengan kenaikan upah yang 8,5% tersebut karena jumlah pekerjanya makin kecil
dan banyaknya PHK baik karena automation atau karena tutup." Wakil Ketua
Umum KADIN Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengatakan masalah
pengupahan di Indonesia memang cukup pelik. Sebab, tidak ada sinkronisasi antara
pengusaha dan serikat pekerja.

"Sebetulnya pengusaha gak happy karena itu [kenaikan UMP] sudah tinggi, tapi
karena peraturannya gitu ya sudah kami ikuti," kata Johnny.

Johnny menilai, PP No.78/2015 tentang Pengupahan sudah menjadi win-win
solution antara tuntutan pengusaha dan serikat pekerja. Menurutnya, banyak
pengusaha yang merasa pasrah dengan keputusan kenaikan UMP 2020.

Page 103 of 146.