Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 OKTOBER 2019
P. 105
"Waktu ngobrol-ngobrol banyak pengusaha bilang, ya sudah biar saja bangkrut,
tetapi kalau bangkrut kan harus bayar pesangon, itu yang ditakutkan oleh
pengusaha. Itu yang jadi dilematis, kalau aturannya gitu ya harus dibayar sesuai
peraturan." Menurutnya, seharusnya pemerintah mengatur pesangon sesuai
dengan kemampuan dari perusahaannya, termasuk berdasarkan dengan
produktivitas pekerjanya.
Dalam hal ini, dia juga mengatakan masalah pengupahan menjadi salah satu faktor
mengapa peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) stagnan
dengan tahun lalu yaitu di peringkat 73. Namun, secara skor, dibandingkan tahun
lalu, Indonesia mengalami penurunan 1,64 poin, dari 67,96 pada 2019 menjadi 69,6
pada 2020.
"Ongkos tenaga kerja itu salah satu kenapa EoDB kita stagnan. Kenaikan upah kita
juga tinggi. Kalau dibandingkan dengan Vietnam, kita itu jauh lebih tinggi rata-rata
kan Rp3,7 juta, kalau Vietnam kan rerata Rp2,6 juta sekian." Wakil Ketua Umum
APINDO Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pengaruh kenaikan upah jelas akan
dibebankan kepada biaya produksi perusahaan. Konsekuensinya, apabila tidak
terjadi peningkatan produktifitas, hal ini akan berimbas pada peningkatan harga
barang di pasar atau pada penurunan margin pendapatan perusahaan.
"Pengaruhnya terhadap investasi akan semakin membuat kita sulit kompetitif dalam
menarik investasi ke Indonesia karena saat ini pun perimbangan antara upah
dengan produktifitas di Indonesia dengan di negara lain sudah kalah kompetitif
sehingga banyak investor asing yang lebih memilih investasi di negara lain daripada
kita," kata Shinta.
Untuk itu, imbuhnya, pemerintah harus mempercepat pelaksanaan agenda
reformasi ekonomi nasional tanpa ditunda lagi. Dari sisi investasi, pengusaha
berharap UU Ketenagakerjaan bisa direview agar lebih merefleksikan perimbangan
yang baik antara social safety net, tingkat upah, produktivitas dan fleksibilitas
perubahan lapangan kerja & pasar tenaga kerja di era industri 4.0.
"Omnibus law yang merelaksasi restriksi investasi dari segi kebijakan maupun
birokrasi juga perlu segera dirampungkan dan dijalankan dengan konsisten agar
realisasi investasi di semua level pemerintahan (nasional, provinsi & bahkan
kabupaten/kota) lebih cepat dan ada peningkatan efisiensi birokrasi yang signifikan
bagi investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.".
Page 104 of 146.
