Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2019
P. 127
Kedua, pihak-pihak yang dituduh telah diuntungkan tersebut, sekalipun benar
adanya, tidak pernah diperiksa dan atau dihadirkan ke persidangan oleh JPU untuk
didengar dan dibuktikan kebenarannya.
Untuk Investasi Akuisisi Blok BMG 2009 ini, direksi telah mendapatkan Pembebasan
dan Pelunasan Tanggungjawab (acquiet et de charge) dari Pemegang Saham
Menteri BUMN, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2010 - 2013.
Selain itu, terhadap aksi bisnis Pertamina ini juga telah dilakukan Pemeriksaan
Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) jenis Audit Investigatif oleh BPK-RI pada tahun
2012, dengan kesimpulan tidak ada temuan kerugian keuangan negara.
"Sehingga, tidaklah tepat JPU masih menuduh direksi telah melakukan korupsi untuk
aksi bisnis korporasi yang telah mendapatkan release & discharge dari pemegang
saham yang nota bene juga pemerintah (Kementrian BUMN)," tuturnya.
Ketidakpastian Hukum
Ari memandang, hal ini telah menunjukan adanya ketidakpastian hukum di antara
instansi pemerintah sendiri. Ketidakpastian hukum ini telah dan akan meresahkan
para Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dalam berinvestasi guna menjaga pertumbuhan dan mengembangkan
usahanya.
Jika keputusan terhadap kasus a quo tetap dinyatakan sebagai tindak pidana
korupsi, maka itu akan menjadi preseden buruk bagi para Direksi BUMN dan BUMD
lainnya.
Iklim investasi BUMN dan BUMD menjadi buruk, karena para direksi tidak akan
berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko tinggi. Sehingga, peran dan tugas
BUMN dan BUMD sebagai penggerak roda perekonomian nasional akan menjadi sulit
untuk dilaksanakan.
"Jika aksi bisnis di BUMN dan BUMD dikriminalisasi, utamanya bisnis hulu migas,
maka ketahanan energi nasional yang mencerminkan kesejahteraan rakyat mustahil
bisa terwujud," tuturnya.
Risiko Tinggi
Page 126 of 277.
