Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2019

Dalam surat tersebut, Tjahjo meminta agar segera mengubah pasal 10 ayat 2
supaya pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR tepat waktu.

"Ini akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 dan THR
tidak tepat waktu, seperti yang disampaikan Bapak Presiden," tulis Tjahjo dalam
suratnya.

Untuk menghasilkan Perda, pemda harus membahas bersama dengan DPRD.

Mendagri melihat dengan kondisi pasca pemilu serta Ramadan, tidak akan efektif
menghasilkan perda dalam waktu singkat.

Padahal, pencairan THR paling lambat 10 hari sebelum perayaan Lebaran.

Aturan itu juga timpang dengan pencairan THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari
APBN.

Dimana Pasal 10 ayat 1 dari kedua PP menyebut pemberian THR dan gaji ke-13 dari
APBN cukup menggunakan peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sementara Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bachtiar,
membenarkan surat tersebut.

Pemerintah juga sudah membahas masalah ini dan menemukan solusi.

"Rapat kemarin di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB) menyepakati perubahan redaksi pasal 10 ayat 2 PP 35 tahun
2019 dan pasal 10 ayat 2 PP 26 tahun 2019 melalui distribusi II, dimana perubahan
redaksi dari Perda diubah jadi peraturan kepala daerah (Perkada)," terang Bachtiar,
Selasa (14/5).

Sedangkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu, Nufransa
Wirasakti membenarkan pernyataan di atas. PP 35 dan 36 Tahun 2019 segera
diubah.

"Proses perubahannya akan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan Sekretariat Negara," kata Nufransa.

Namun belum jelas kapan revisi PP tersebut keluar. Hanya saja, pemerintah
berkomitmen menyalurkan THR sesuai aturan berlaku.

Rincian THR PNS, TNI, Polri, Pensiunan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah
meneken aturan pemberian THR tersebut pada Jumat (10/5).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58
Tahun 2019.

Page 158 of 277.