Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2019
P. 155
Wartakotalive.com , mengutip keterangan dalam PP THR dan Gaji ke-13 tentang
para pejabat penerima THR dan gaji ke-13 itu menjadi sebagai berikut: a. Presiden
dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua,
wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua
muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim
pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan
anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil
ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k.
Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan wakil gubernur; m.
Bupati/wali kota dan wakil bupatilwakil walikota; n. Pejabat Negara lainnya yang
ditentukan oleh Undang- Undang.
Presiden Jokowi teken perubahan redaksi PP tentang THR dan Gaji ke-13 sehingga
THR tetap dibayar 24 Mei 2019. Perhatikan tanda merah perubahan redaksional PP.
"100 Persen dibayar tepat waktu".
Presiden Joko Widodo meneken perubahan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi
dasar pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada PNS/TNI/Polri dan pensiunan.
Jokowi teken perubahan PP THR dan Gaji Ke-13 PP THR dan Gaji Ke-13 itu
bernomor 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, anggota
Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.
PP yang diteken 6 Mei 2019 ini telah diundangkan dan dipublikasikan secara resmi
oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 14 Mei 2019.
Dengan adanya PP yang diteken Presiden Jokowi ini, maka pembayaran THR kepada
PNS/Polri/TNI/pensiunan dan pejabat negara tidak perlu menunggu Peraturan
Daerah sebagaimana disebut dalam PP No 35 tahun 2019, tetapi cukup Peraturan
Kepala Daerah.
Pasal 10 ayat (2) PP No 36/2019 berbunyi: (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Menindaklanjuti PP tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo langsung
mengeluarkan Radiogram Nomor 188.3/3890/SJ pada 15 Mei 2019 yang ditujukan
kepada para gubernur se-Indonesia.
Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengeluarkan Radiogram Nomor 188.31/3889/SJ
pada 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada para bupati/wali kota se-Indonesia.
Page 154 of 277.
