Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 FEBRUARI 2020

Title MENAKER IMINGI BURUH DAPAT 5 KALI GAJI DI UU 'CILAKA'
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 11 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200211170130-92-473660/menaker- imingi-
Page/URL
buruh-dapat-5-kali-gaji-di-uu-cilaka
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan ada pemanis (sweetener)
yang akan diberikan pemerintah kepada buruh dalam Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja (Cilaka). Pemanis akan diberikan setelah satu tahun Omnibus Law atas
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja disahkan menjadi uu.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan pemanis berbentuk pemberian
lima kali gaji kepada buruh. Namun, gaji lima kali ini hanya akan diberikan kepada
buruh yang sudah bekerja dengan rentang waktu tertentu.

"Ada pemanis yang diberikan kurun waktu satu tahun setelah omnibus law (RUU
Cipta Lapangan Kerja) disahkan," ucap Ida, Selasa (11/2).

Selain itu, ia bilang ada pula batas minimal gaji buruh yang akan mendapatkan jatah
pemanis tersebut. Hanya saja, lagi-lagi Ida enggan membocorkan hal tersebut.

"Ada batas minimal gaji, saya belum keluarkan angka tapi ada batas," ujar Ida.

Menurutnya, pemanis ini sengaja diberikan sebagai kompensasi yang diberikan
kepada buruh atas perubahan formula dalam menghitung pesangon. Salah satunya
poin pesangon yang ditambah terkait jaminan kehilangan pekerjaan.

"Ada cash benefit kemudian vokasi. Itu yang akan kami kenalkan dulu," terang dia.

Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut apakah pemanis tersebut akan berdampak
pengurangan pemberian pesangon dalam formula baru di omnibus law Cipta
Lapangan Kerja. Ida mengaku kajian mengenai formula pesangon masih berlanjut.

"Kami menghitung itu dengan ditambah poin pemanis, ada jaminan kerja itu jadi
nanti ada formula yang akan dihitung," pungkas Ida.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan 50 ruu untuk
masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. Empat di
antara 50 RUU tersebut merupakan Omnibus Law.

Empat omnibus law yang juga akan masuk dalam prolegnas prioritas 2020 adalah
RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta
Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk
Penguatan Perekonomian. (aud/agt)

Page 61 of 82.