Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 FEBRUARI 2020
P. 82
Dinas Perindag serta Dinas Koperasi dan UMKM akan support. Mereka membantu
memilah mana yang passionnya ke digital IT, mana yang nondigital IT sesuai
platform yang ditentukan pemerintah, ujar Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah berharap keberadaan Kartu Prakerja bisa mengurangi pengangguran di
Jawa Timur. Data dari Biro Humas Jawa Timur menunjukkan, rata-rata angkatan
kerja baru di Jatim sebesar 800 ribu. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Jawa
Timur, sebesar 357.553 merupakan lulusan SMA dan/ sederajat.
Sinkronisasi Antarprogram
Pada kesempatan yang sama, gubernur meminta wakilnya, Emil Elestiano Dardak
untuk
mengoordikasikan Kartu Prakerja dengan Millenial Job Center (MJC). Khofifah
berharap Kartu Prakerja berbasis IT bisa terkoneksi dengan Millenial Job Center.
Dari MJC untuk program sertifikasinya. Proses magang pendekatannya bisa dua.
Train and Place atau Place and Train. Kalau Train and Place itu ditraining dulu, baru
kemudian dimagangkan. Sedangkan Place and Train itu magang dulu, baru
ditraining. Jadi dua pendekatan ini sedang di- exercise, mana yang efektif untuk
bidang apa, terangnya.
Khofifah juga menjelaskan bahwa Kartu Prakerja sedang dicoba untuk
dikombinasikan dengan Teaching Factory yang ada di SMK serta SMA dan MA
Double Track. Beberapa SMK di Jatim memiliki teaching factory. Teaching factory
yang memiliki grade A bisa masuk menjadi prioritas dalam format Kartu Prakerja
yang berbasis digital IT.
Sementara itu, ada 100 Pondok Pesantren di Jawa Timur yang memiliki program
bernama SMK Mini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017, program
SMK Mini diperuntukkan guna menyiapkan tenaga kerja terampil. Menurut Khofifah,
pada dasarnya SMK Mini ditujukan untuk para santri yang mendapat pelatihan.
Saya ingin lebih fokus, bukan lagi SMK Mini karena memang bukan SMK. Kalau ini
kursus, kita ingin fokus pada pendidikan vokasi, ujar Khofifah, seperti dikutip Biro
Humas Jawa Timur (6/2/2020).
Pemprov Jatim tidak lagi menggunakan istilah SMK Mini karena yang sesungguhnya
dimaksud ialah Pendidikan Vokasi selama 6 bulan. Gubernur meminta Asisten II
Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala Biro Hukum menindaklanjuti hal tersebut.
Saya minta untuk cek apakah enam bulan pelatihan itu cukup. Jangan-jangan
mereka butuh satu tahun. Saya ingin lebih fokus supaya lebih terukur skill yang
diperoleh, lanjutnya. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menjelaskan bahwa
pendidikan vokasi pada pondok pesantren bisa dikomunikasikan dengan berbagai
perguruan tinggi di Jawa Timur yang memiliki fakultas atau sekolah vokasi.
Page 81 of 82.