Page 60 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2019
P. 60
yang sudah puluhan tahun bekerja tidak dianggap pengabdiannya," ujarnya kepada
KRJOGJA.com.
Serikat buruh Sukoharjo sudah sering mengajukan tuntutan agar pada saat
penentuan upah tidak hanya mengandalkan acuan PP 78 Tahun 2015 saja. Namun
usaha tersebut gagal karena Pemkab Sukoharjo dan Apindo tetap memakai dasar PP
78 Tahun 2015 tersebut. "Serikat buruh Sukoharjo dan daerah lain tetap satu suara
agar PP 78 Tahun 2015 direvisi agar nasib buruh lebih diperhatikan," lanjutnya.
Pada May Day 2019 nanti buruh Sukoharjo juga mengajukan sejumlah tuntutan lain
pada pemerintah dan perusahan. Seperti larangan penerapan status pekerja kontrak.
Hal itu seharusnya sudah sejak lama tidak diperbolehkan namun tetap digunakan dan
sangat nyata bentuk pelanggarannya.
Pekerja kontrak banyak ditemukan disejumlah perusahaan di Sukoharjo dengan
berbagai jenjang usia. Serikat pekerja berharap pelanggaran tersebut harus
dihentikan dan nasib buruh lebih diperhatikan dengan pemberian status pekerja tetap.
Tuntutan lain dari buruh pada May Day Tahun 2019 tidak kalah penting yakni
berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sebab bentuk
pelanggaran tersebut masih banyak ditemukan disejumlah perusahaan. Buruh berhak
mendapatkan jaminan masuk dalam kedua program BPJS.
"Khusus untuk tahun 2019 dalam peringatan May Day serikat buruh sangat
menyayangkan adanya temuan PHK massal disalah satu perusahaan. Kenapa begitu
karena buruh kehilangan pekerjaanya dan diperparah dengan masalah soal
pembayaran pesangon harus diangsur sekitar tiga tahun," lanjutnya.
Sementara itu serikat buruh Sukoharjo pada peringatan May Day 2019 akan
melaksanakan kegiatan senam massal di halaman Setda Sukoharjo 1 Mei nanti. Total
ada sekitar 1.500 peserta buruh akan mengikuti kegiatan tersebut.
Page 59 of 96.
