Page 85 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2019
P. 85
Menurut Hanif, masukan revisi pada PP 78/2015 yang sudah diterima ini adalah
mengenai peran dewan pengupahan, bukan pada sistem perhitungannya.
Padahal, kata Hanif, dalam aturan pengupahan yang sekarang berlaku sudah
memberikan keuntungan bagi pengusaha dan buruh. Pasalnya, semua faktor sudah
diakomodasi. Keuntungan yang dimaksud, bagi buruh sudah pasti ada kenaikan,
sedangkan pengusaha mendapatkan kepastian berusaha.
"Enak banget itu nggak usah demo, nggak usah panas upah dijamin naik," tegas dia.
Sebelumnya, Capres nomor urut 01 Joko Widodo berjanji merevisi Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Untuk itu ia meminta buruh
memilihnya kembali pada 17 April 2019.
Hal itu disampaikan Jokowi dalamnya pidatonya di Apel Akbar Kesetiaan Relawan
Buruh di Balereme, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (9/4/2019). Kegiatan
tersebut dihadiri massa buruh.
Jokowi mengaku akan duduk bersama dengan berbagai federasi buruh di Indonesia
bila terpilih kembali. Pihaknya nanti akan membahas revisi PP 78 yang pada 23
Oktober 2015 lalu disahkan olehnya.
"Pertama nanti kita akan bentuk tim bersama KSPSI dan seluruh federasi merevisi PP
78. Kita duduk satu meja," kata Jokowi di hadapan ribuan buruh.
(hek/eds)
Page 84 of 96.
