Page 83 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2019
P. 83
usaha tersebut hanya bisa dilakukan secara monopolistik oleh perusahaan-
perusahaan besar yang pernah melakukan kegiatan penempatan pekerja migran
Indonesia, dan secara eksplisit Kepmenaker tersebut membuat legitimasi atas
monopoli usaha," tambahnya.
Cahyadi menambahkan, akibat hukumnya dapat dilihat juga pada SK Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kemnaker Nomor 735 Tahun 2019 yang telah
menetapkan 58 perusahaan yang dapat melakukan penempatan pekerja migran
Indonesia di Kerajaan Arab Saudi.
"Dengan begitu, jangankan perusahaan yang sudah bergerak satu atau dua tahun di
bidang penempatan pekerja migran Indonesia, tentunya tidak dapat lagi menjalankan
usahanya karena terimbas Kepmenaker 291/2018, apalagi warga negara
perseorangan yang baru mau membuka perusahaan penempatan pekerja migran
Indonesia ke Arab Saudi. Ini jelas melanggar hak asasi warga negara untuk membuka
lapangan usaha," kata dia.
Selain bertentangan dengan UUD dan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, Kepmenaker 291/2018 juga tidak kontekstual dengan latar
belakang diterbitkannya SK tersebut, karena dasar diterbitkannya Kepmnaker untuk
melindungi PMI, dan itu harus diselesaikan dengan diplomasi bilateral antara
Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi dan pembenahan sistem perlindungan PMI.
"Tetapi mengapa Kepmenaker itu malah mengatur isi dapur P3MI, yang secara yuridis
maupun administratif tidak ada hubungannya dengan permasalahan pekerja migran
Indonesia di Arab Saudi. Kepmenaker itu benar-benar mengebiri hak badan hukum
dan individu warga negara Indonesia yang ingin terlibat aktif dan resmi dalam
penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi," tutup Cahyadi.
Page 82 of 96.
