Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 219
sebanyak Rp 3,775 triliun, tahap IV mencapai Rp 2,927 triliun, tahap V mencapai Rp 635,068
miliar, dan tahap VI mencapai Rp 45,487 miliar.
Demi memastikan penyaluran bantuan subsidi upah atau gaji tepat sasaran, Menaker
memastikan pihaknya terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara marathon dengan
berbagai pihak.
Pihak dimaksud, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Himbara.
"Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai
pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu. Kami juga
selalu meminta pendampingan dari BPK, BPKP untuk audit, sementara untuk monitoring dari
KPK," dia menandaskan.
218
