Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MARET 2020
P. 14
Title CEGAH PHK, JOKOWI BAKAL RILIS SURAT UTANG BUAT PENGUSAHA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 26 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200326102558-532-486969/cegah-p hk-
Page/URL
jokowi-bakal-rilis-surat-utang-buat-pengusaha
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) akan mengeluarkan
kebijakan penerbitan surat utang skema baru bertajuk recovery bond untuk
membantu arus kas perusahaan di tengah penyebaran pandemi virus corona atau
Covid-19. Tujuannya, agar perusahaan tetap memiliki dana untuk menggaji
karyawan, sehingga tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Rencana ini disampaikan oleh Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono
Moegiarso. Ia mengatakan kebijakan ini muncul karena tekanan ekonomi di tengah
pandemi corona sangat berisiko memunculkan PHK.
"Dunia usaha sekarang butuh cash flow , likuiditas, maka pemerintah menjajaki
untuk mengeluarkan surat utang baru, kira-kira namanya recovery bond," ujar
Susiwijono, Kamis (26/3).
Susi menjelaskan surat utang ini akan berdenominasi rupiah dan diterbitkan oleh
pemerintah. Kemudian, surat utang akan dibeli oleh Bank Indonesia (BI) dan swasta
maupun eksportir berskala besar yang memiliki arus kas cukup tinggi.
"Dana penjualan surat utang ini akan dipegang pemerintah, kemudian disalurkan ke
dunia usaha lewat kredit khusus, ini akan dibuat seringan mungkin, untuk
membangkitkan usaha," katanya.
Kendati begitu, ia belum menjelaskan lebih rinci seperti apa mekanisme pemberian
kredit tersebut. Misalnya, berapa tenornya, tingkat bunga, dan lainnya.
Namun, ia menekankan kredit khusus ini akan bisa diakses oleh berbagai
perusahaan. Syaratnya, perusahaan tidak boleh melakukan PHK karyawan di tengah
pandemi corona.
"Atau kalau PHK harus mempertahankan 95 persen karyawan dengan gaji yang
tidak boleh berkurang dari sebelumnya," jelasnya.
Bersamaan dengan rencana penerbitan surat utang sebagai sumber dana pemberian
kredit khusus kepada perusahaan, pemerintah akan mengeluarkan aturan hukum
berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Saat ini,
rancangan perppu tengah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.
Page 13 of 121.
