Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 19
Kebanyakan pekerja yang menggeluti profesi ini adalah generasi milenial yang
menjadikan pekerjaannya sebagai sarana untuk berkarya di sela kesibukan sekolah
maupun kuliah.
Hal tersebut rentan bagi mereka untuk tidak mendapatkan hak-hak perlindungan
dan jaminan kerja.
"Melihat undang-undang sekarang yang 2013, itu menjadi tidak bisa diakomodir
dengan waktu kerja yang harus 7-8 jam. Sementara mereka tidak akan produktif
dengan waktu kerja 7-8 jam. Mereka cukup produktif dengan waktu 3-4 jam saja.
Dan mereka tidak perlu bekerja di kantor, cukup di rumah," ujar Agatha.
Agatha juga berharap agar para pekerja kontrak tidak khawatir.
Sebab, dalam RUU Omnibus Law juga diatur bahwa pekerja kontrak berhak
mendapatkan kompensasi ketika pekerja maupun perusahaan tidak melanjutkan
kontrak.
"RUU ini juga mengatur batas-batas maksimal dan minimal. Bagi para pekerja
media, apalagi media yang sifatnya menggunakan digital, apalagi yang berkaitan
dengan perusahaan itu, harus diperhitungkan hak upah, hak jaminan sosial, hak K3,
dan yang paling penting juga kalau dia pekerja kontrak harus diberikan kompensasi.
Jadi jangan khawatir, kalau di kontrak itu bukan harga mati bahwa tidak bisa
bekerja lagi. Justru pemerintah menciptakan peluang kerja yang lebih dari
sekarang," tutupnya.[].
Page 18 of 142.
