Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 23
Title TEGAKKAN UU KETENAGAKERJAAN, KEMENAKER JALANKAN HUKUM REPRESIF YUSTISIA
Media Name kompas.com
Pub. Date 17 Maret 2020
https://money.kompas.com/read/2020/03/17/071536326/tegakkan-uu-ketenag akerjaan-
Page/URL
kemenaker-jalankan-hukum-represif-yustisia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Direktur Bina Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan Iswandi Hari mengatakan,
hukum represif yustisia dijalankan untuk menegakkan aturan, dan memberi efek
jera pada pengusaha yang melanggar Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.
"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendahulukan penegakkan hukum
preventif edukatif dan preventif yustisi. Bila dua cara tersebut tidak diindahkan, baru
represif yustisia dijalankan," kata Iswandi, di Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Salah satu perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan
Ketenagakerjaan adalah PT DGI.
DGI terbukti tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sehingga melanggar Pasal
108 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurut peraturan tersebut pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh
sekurang-kurangnya 10 orang, wajib membuat PP yang berlaku setelah disahkan
oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Terkait hal tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Jakarta Selatan menjatuhkan
sanksi kepada tersangka Direktur PT DGI, HMD, berupa denda Rp 5 juta, atau
hukuman kurungan 1 bulan penjara.
Sanksi dijatuhkan saat sidang dengan berkas perkara No.1/Tipiring/II/2020/PPNS-
Naker, perihal sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) PT DGI.
Iswandi pun berharap, dengan begitu para pengusaha tidak mengulangi
kesalahannya.
"Harapannya perusahaan bisa taat kepada peraturan ketenagakerjaan," kata
Iswandi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin
(16/3/2020).
Page 22 of 142.
