Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 27

Percepatan Penyaluran Bansos

               Menteri Sosial Juliari P Batubara juga telah mengeluarkan kebijakan percepatan
               penyaluran bantuan sosial dalam Program Keluarga Harga (PKH) dari yang
               seharusnya April 2020 menjadi Maret 2020. Percepatan pencairan ini dilakukan
               seiring dengan meluasnya penyebaran virus corona.

               PKH dicairkan lebih cepat agar menjaga daya beli masyarakat bagi Keluarga
               Penerima Manfaat (KPM). Sebab KPM PKH merupakan kelompok yang sangat rentan
               terhadap perlambatan ekonomi akibat penyebaran virus corona (COVID-19).


               "Sesuai arahan Presiden Bapak Joko Widodo, kita harus menjaga daya beli KPM
               PKH. Khusus tahap kedua ini, diajukan dari April menjadi Maret 2020," kata Juliari
               dalam keterangan tertulis, Senin (16/3).


               Adapun besaran bantuan yang di salurkan pemerintah pada tahap II jumlahnya
               mencapai Rp 7,01 triliun per 10 Maret 2020 dari Kementerian Keuangan. Jumlah
               penerimanya sebanyak 9.214.185 KPM.


               Sebelumnya, setiap tahun bantuan PKH diberikan empat tahap, kalau sesuai jadwal
               disalurkan bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Mensos berharap percepatan
               pencairan dana PKH dapat menjaga daya beli KPM PKH dan dimanfaatkan dengan
               baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi anak sehingga mereka dapat terhindar dari
               penyebaran virus corona.

               Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah


               Jokowi Minta Kartu Pra Kerja Segera Diluncurkan Pekan Ini

               Presiden Jokowi meminta bantuan sosial Kartu Pra Kerja bisa diluncurkan pada
               pekan ini. Kartu Pra Kerja ini, menjadi salah satu program yang dijanjikan oleh
               Jokowi diwujudkan di periode kedua kepemimpinannya.


               "Berkaitan dengan Kartu Pra Kerja, saya harapkan organisasinya segera selesai dan
               pekan ini kartu ini bisa dijalankan karena ini menyangkut uang tidak sedikit sebesar
               Rp 10 sampai Rp 12 triliun," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan
               Agenda Kerja Kementerian di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3).

               Jokowi menekankan landasan hukum Peraturan Presiden mengenai kartu ini telah
               tersedia. Adapun saat ini, pemerintah tinggal memfinalisasi organisasi atau tata
               laksana kartu tersebut.

               "Saya kira Perpresnya sudah ada, organisasinya segera diselesaikan, sehingga Kartu
               Pra-Kerja segera dimulai dan segera bisa dilaksanakan," imbuhnya.

               Percepatan program pemerintah saat ini, kata Jokowi, menjadi penting agar bisa
               memudahkan masyarakat di tengah situasi pandemi virus corona jenis baru (COVID-
               19).





                                                       Page 26 of 142.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32