Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2020
P. 25
Iswandi menambahkan, penegakan hukum represif yustisia dijalankan semata-mata
untuk menjalankan aturan dan menimbulkan efek jera kepada para perusahaan
yang melanggar UU Ketenagakerjaan.
Langkah ini dilakukan untuk membuat efek jera pengusaha dalam pelanggaran
tindak pidana ketenagakerjaan. "Sehingga diharapkan perusahaan bisa taat kepada
peraturan ketenagakerjaan, " ujar Iswandi Hari.
Hari berpendapat, DGI telah masuk terbukti melanggar Pasal 108 ayat 1 UU Nomor
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja wajib membuat PP yang
berlaku setelah di sahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk".
Sidang Tipiring dengan saksi dari Pengawas Ketenagakerjaan, Agus Farich Husni
dan 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sumanti, Herybertus Opat dan Arief
Wahyudiana), dihadiri oleh Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Norma
Ketenagakerjaan dan K3, Agus Subekti serta Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana
Norma K3, Ronald F Panggabean.
Page 24 of 142.
