Page 189 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2021
P. 189

Lantas,  apakah  korban  penutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dan  pekerja  yang  resign  juga
              berpeluang  mendapatkan  BSU?  Anggota  Biro  Humas  Kemnaker  Rintoko  mengatakan  bahwa
              mereka yang termasuk korban PHK dan karyawan resign masih berpeluang mendapatkan BSU
              dengan syarat tertentu.

              "Kalau yang di-PHK selama BPJS Ketenagakerjaannya belum dinonaktifkan per 30 Juni 2021
              kemungkinan masih bisa dapat," ujar Rintoko kepada Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

              Menurut  dia,  untuk  pengecekan  apakah  mereka  yang  korban  PHK  masih  aktif  BPJS
              Ketenagakerjaannya atau tidak bisa dicek di laman bsu.kemnaker.go.id.

              Rintoko  menyampaikan  bahwa  nominal  bantuan  BSU  ini  tidak  dipotong  sama  sekali  ketika
              disalurkan kepada korban PHK atau karyawan resign.

              "Enggak ada potongan," ujar dia.
              "Kalau  potongan-potongan  seperti  itu,  setahu  saya  enggak  masuk  bagian  dari  data  calon
              penerima BSU," lanjut dia.

              Ia  menambahkan,  mereka  yang  menerima  BSU  merupakan  data  yang  telah  sesuai  dengan
              persyaratan calon penerima BSU, dan masih aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya.

              Diketahui, ada 5 syarat yang harus dipenuhi calon penerima BSU 2021.
              Berikut rinciannya: 1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.

              2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
              Juni 2021.

              3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Pekerja/buruh bekerja di
              wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta maka
              persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota
              dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

              Sebagai contoh: upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi
              Rp 4.800.000.
              4. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.

              5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri,
              properti  dan  real  estate,  perdagangan  dan  jasa,  kecuali  Pendidikan  dan  Kesehatan  (sesuai
              klasifikasi data sektoral BPJSTK).

              Berdasarkan  update  terbaru,  jumlah  pekerja  yang  menerima  dana  BSU  Rp  1  juta  sebanyak
              947.669 pekerja.

              Dari  jumlah  tersebut  ada  42.153  data  pekerja  tidak  lolos  verifikasi,  karena  tercatat  sebagai
              penerima bantuan lain.

              Kemudian, sebanyak 10.378 data pekerja dinyatakan gagal transfer. Hal ini disebabkan karena
              rekening  pekerja  berstatus  dormant  atau  tidak  valid.  Khusus  untuk  yang  gagal  transfer
              selanjutnya akan dilakukan pembukaan rekening secara kolektif.

              /Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 3 Penyebab Gagalnya Pencairan Insentif Kartu Prakerja.




                                                           188
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194