Page 249 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2021

Ringkasan

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT)
belum juga disahkan setelah melewati masa 17 tahun pembahasan di lembaga legislatif. Anggota
Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta DPR dan pemerintah menyegerakan
pengesahan RUU PPRT ini mengingat negara harus memberikan perlindungan dan keadilan
dalam lingkup profesi PRT.

MOMENTUM KEMERDEKAAN, PKS DESAK RUU PRT DISAHKAN

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT)
belum juga disahkan setelah melewati masa 17 tahun pembahasan di lembaga legislatif. Anggota
Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta DPR dan pemerintah menyegerakan
pengesahan RUU PPRT ini mengingat negara harus memberikan perlindungan dan keadilan
dalam lingkup profesi PRT.

"Pekerja rumah tangga kerap diperlakukan tidak adil, hak-haknya tidak terjamin, bahkan tidak
sedikit yang menjadi korban kekerasan karena dianggap sebagai pekerja informal kelas dua.
Negara harus menjamin perlindungan hak, menghadirkan keadilan, serta menghapus
diskriminasi dan kekerasan yang dialami PRT," kata Netty dalam keterangan tulis pada Rabu
(18/8).

Menurut Netty, Hari Kemerdekaan harus dijadikan momentum menunjukkan kesungguhan dalam
memperjuangkan hak-hak rakyat kecil agar mereka pun dapat merasakan hakikat merdeka.

"Hakikat merdeka adalah negara mampu membebaskan rakyat dari segala bentuk pembodohan,
pemiskinan, dan ketidakadilan. Setiap rakyat berhak memiliki akses dan jaminan untuk menjadi
cerdas, sejahtera, dan diperlakukan adil dalam profesi yang dijalaninya sepanjang tidak melawan
hukum," ujar politikus PKS itu.

"PKS menjadi fraksi pertama di DPR RI pada awal periode 2019 yang memberi ruang pada JALA
PRT sebagai jaringan lembaga yang mengedukasi para pekerja rumah tangga untuk
menyampaikan aspirasinya dan memberikan dukungan pada pengesahan RUU PPRT. Mari
jadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum mendorong lahirnya kebijakan inklusi bagi
PRT," sambungnya.

Terakhir, Netty mengingatkan pemerintah bahwa para PRT tidak memerlukan metafora
berlebihan tentang pandemi, namun perlu bukti sebagai solusi.

"Dalam masa pandemi ini ada banyak PRT yang diberhentikan oleh pemberi kerja. Apakah ini
tercatat dalam statistik PHK dan pengangguran? Apakah mereka mendapat perlindungan sosial
berupa bantuan pekerja dan akses kartu pra kerja? Mereka, para PRT tidak membutuhkan
metafora berlebihan tentang pandemi, hanya dukungan, perlindungan dan jaminan hidup layak
sebagai bukti nyata atas solusi persoalan mereka," tutup Netty Selain itu, Netty juga
menunjukkan keberpihakan partainya kepada para PRT dengan menyambangi Operata Sedap
Malam, organisasi PRT di bilangan Tebet Barat dan memberikan tanda kasih dalam bentuk paket
sembako.

Siswati, Ketua Operata Sedap Malam, menyampaikan bahwa ada banyak pemberi kerja yang
melarang PRT ikut organisasi.

248