Page 86 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2021

"Kartu Prakerja kami hanya mendengarkan paparan karena kami sudah memberikan saran saat
Kartu Prakerja gelombang 3 dan dan semuanya dijalankan sehingga di gelombang 18 sekarang
sudah bagus," kata Pahala, seperti dikutip Antara, Rabu (18/8).

Pemerintah kembali membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 18 mulai 16 Agustus 2021.
Bagi pendaftar yang lolos maka akan mendapatkan manfaat senilai total Rp3,55 juta.

"Perbaikannya, misalnya, penyedia pelatihan yang tidak baik dibuang, mereka juga
mendengarkan 'feedback' dari peserta, sudah melakukan survei oleh beberapa lembaga
independen, jadi kurasi materi pelatihannya juga baik dan relevan," tutur Pahala.

Pahala menyebut sejumlah materi pelatihan yang tidak relevan dan tidak banyak dipilih peserta
sudah tidak diikutkan lagi.

"Sebenarnya pemerintah daerah juga bisa mengambil manfaatnya, dari pada harus merancang
dari awal, pakai infrastruktur Kartu Prakerja saja kita lihat sudah baik, termasuk kurasi penyaji
sudah ketat dan semua yang bermasalah sudah dikeluarkan," ungkap Pahala.

Pada tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 triliun bagi 8,4 juta peserta Kartu
Prakerja. Masih ada penambahan Anggaran sebesar Rp10 triliun bagi mereka yang sedang
mencari kerja dan mengalami PHK.

Pendaftar Kartu Prakerja pada 2020 mencapai 34,1 juta orang dengan target penerima 5,6 juta
orang dan anggaran terserap mencapai Rp19,8 triliun untuk 2.055 pelatihan yang tersedia.
KPK sebelumnya memberikan 7 rekomendasi kepada Kemenko Perekonomian pada 28 Mei 2020.

Tujuh rekomendasi tersebut adalah pertama, penerimaan peserta dilakukan dengan metode
pasif dimana peserta yang disasar pada "whitelist" (yang terkena PHK); kedua, penggunaan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identifikasi peserta sudah memadai; ketiga, Komite
agar meminta legal opinion ke Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)
Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama dengan 8 "platform" digital

Keempat, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia
Pelatihan; kelima, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk diberikan secara daring agar
melibatkan pihak pihak yang kompeten; keenam, materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai
pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang
disediakan Lembaga pelatihan; dan ketujuh, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki
mekanisme kontrol agar tidak fiktif. [rhm]

85