Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 MARET 2019

Title PHK PEKERJA ALIH DAYA HARUS SESUAI DENGAN UU
Media Name liputan6.com
Pub. Date 01 Maret 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3906912/phk-pekerja-alih-daya-har us-sesuai-
Page/URL
dengan-uu
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Penggunaan tenaga alih daya (outsoursing) menjadi praktik yang lumrah dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan di dunia, termasuk di Indonesia. Namun, sering kali terjadi masalah
saat sebuah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya
yang berstatus outsoursing.

Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) Greg Chen mengatakan, jika
sebuah perusahaan melakukan PHK terhadap tenaga outsoursing harus sesuai dengan
dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang berlaku dan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara perusahaan dan pekerja.

"Masalah biasanya terjadi bila kontrak kerja tidak diperpanjang. Sesuai ketentuan
perundang-undangan, sah saja memutus kontrak atau PHK saat di tengah jalan. Tapi
Undang-undang mengharuskan klien membayar gaji pokok dan juga tunjangan yang masih
tersisa sesuai kontrak yang harus dijalani. Jika semua regulasi diikuti umumnya tidak akan
terjadi masalah," ujar dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Menurut dia, bidang industri apapun, termasuk migas, perkapalan, dan perbankan, jika
semua aturannya diikuti, komunikasi lancar dan ada itikad baik antara perusahaan dan
pekerja, maka proses PHK akan berjalan mulus.

Sebaliknya masalah terjadi, jika kontraknya tidak diperpanjang, namun ada risiko terjadinya
penyalahgunaan atau pelanggaran aturan oleh perusahaan, hal ini biasanya akan berujung
pada penyelesaian melalui jalur hukum atau melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

"Namun demikian penyelesaian melalui jalur PHI amat tidak diminati, mengingat proses
penyelesaian yang panjang, berbelit, dan menghabiskan dana tidak sedikit. Mereka akan
lebih memilih penyelesaian langsung melalui perundingan bipartite dengan karyawan atau
pekerja," kata pria yang juga CEO PT Outsource Indonesia ini.
Sudah Ada Aturannya

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan KADIN Indonesia, sekaligus Ketua
Tetap Sertifikasi dan Kompetensi Apindo, Iftida Yasar mengungkapkan dalam sistem
alihdaya telah diatur sejumlah ketentuan seperti kapan jangka waktu berakhirnya
pekerjaan, atau bagaimana sistem yang diberlakukan bila nantinya perusahaan tidak dapat
berjalan seperti yang diharapkan, maka akan berakhir juga hubungan kerja.

"Sebaliknya kalau tidak ada sistem kerja yang mengatur, bila di kemudian hari terjadi
pengakhiran kontrak sebelum masa yang seharusnya berakhir, maka perusahaan pemberi
kerja harus membayar sisa kontrak sesuai perjanjian kerja sama," tandas dia.

Page 105 of 142.