Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 MARET 2019

Singapura dan belum lagi, di Amerika," tuturnya.

Yasonna menilai berita hoaks sangat memberikan dampak besar bagi tanah air ini.
Dampak itu, bisa membuat perpecahan di tengah masyarakat. Dengan itu, ia
mengajak memerangi hoaks dan menjaga persatuan dan kesatuan.

"Ini tahun politik, menyampaikan dan mengingatkan. Untuk berhati-hati dengan
informasi yang masuk ke smart-phone anda," jelasnya.

Ia mengungkapkan Indonesia ditakdirkan menjadi negara besar dan beragam suku
dan agama. Untuk itu, kebesaran dan karunia Tuhan diberikan kepada negara ini,
yang menjunjung tinggi Pancasila.

"Jangan cepat jari-jari anda, dari pada otak anda. Tolong negara Indonesia adalah
negara pural dari Sabang sampai Merauke. Negara ini ditakdirkan menjadi negara
yang sangat besar. Sangat bineka dan sangat plural," jelasnya.

Ia mengungkapkan bila di negara terjadi perpecahan dampak besar akan dirasakan
dan dirugikan secara ekonomi. "Makanya. kalau tidak dijaga bisa terpecah. Kalau
tidak dijaga, besar ongkosnya. Paska reformasi seperti di Ambon dan Sambas,
ongkosnya besar untuk menyelesaikan itu," tuturnya.

Ia mengatakan kalau infrastrukturnya, bisa dibangun. Tapi, luka hatinya tidak bisa
tergantikan. Apa yang terjadi seperti di Afganistan dan Suriah, jangan sampai terjadi
di Indonesia. "Jangan sampai, mari kita Indonesia ini. Saya berharap masyarakat,
adik-adik mahasiswa. Kalian garda terdepan menjaga keutuhan negara ini. Jadikan
keberagaman menjadi persatuan negeri ini," ungkapnya.

KTP-E WNA

Dalam kesempatan itu, ketika disinggung terkait KTP elektronik (KTP-E) warga
asing, Menkumham Yasona Laoly mengatakan ke depan bentuk KTP-E untuk Warga
Negara Asing (WNA) dibedakan formatnya tidak seperti KTP-E warga negara
Indonesia. Hal itu dikatakan menanggapi polemik adanya temuan WNA memiliki
KTP-E diberikan pemerintah sehingga mengundang reaksi dari masyarakat
Indonesia, la menambahkan, meski memiliki KTP-E, WNA tidak bisa memilih pada
pemilu 27 April 2019 serta membuat paspor. Sebab, katanya, menurut undang-
undang yang bisa memilih atau menggunakan hak suaranya adalah WNI.
Disinggung bagaimana WNA diberikan KTP-E, Yassona Laoly mengatakan bahwa
WNA tersebut sudah memiliki KITAS.

Ditanya sudah berapa WNA memiliki KTP-E, Yasonna mengatakan dia tidak
mengetahui pasti. "Nanti dicek lagi," katanya sambil berlalu.

Sekadar diketahui aturan soal KTP-E bagi TKA tercantum dalam Undang-Undang
(UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Khusus aturan
soal TKA dengan kondisi tertentu wajib punya KTP-E ada di pasal 63 dengan

Page 68 of 142.