Page 127 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

Dampak utama kepastian hukum dalam RUU Cipta Kerja sendiri disebut Hariyadi bakal dirasakan
oleh sektor padat karya, terutama pada usaha berskala mikro dan kecil menengah yang tidak
akan terikat pada regulasi upah minimum.

KETIDAKPASTIAN INVESTASI KALA PANDEMI, RUU CIPTAKER BISA BERI
JAWABAN

, JAKARTA- Penyelesaian RUU Cipta Kerja diyakini pelaku usaha dapat meningkatkan
kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Aturan tersebut dinilai bisa
mengurai berbagai kendala investasi yang kerap mempersulit realisasi.

"Kalau pembahasan RUU ini berlanjut dan hasilnya dipandang kondusif tentu akan menjadi daya
tarik dan memberi keyakinan bagi investor," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
Hariyadi Sukamdani kala dihubungi, Rabu (22/7/2020).
Dampak utama kepastian hukum dalam RUU Cipta Kerja sendiri disebut Hariyadi bakal dirasakan
oleh sektor padat karya, terutama pada usaha berskala mikro dan kecil menengah yang tidak
akan terikat pada regulasi upah minimum.

"Jika sektor UMKM dilepaskan dari regulasi upah minimum, itu akan menampung pekerja.
Penyerapannya akan lebih baik. Jika dilepas dari regulasi ini nanti yang berjalan supply and
demand ," lanjut Hariyadi.

Kendati demikian, dia tak memungkiri bahwa geliat investasi di dalam negeri bakal tergantung
pula pada tingkat konsumsi di masyarakat. Kondisi permintaan pasar sendiri disebut Hariyadi
bakal amat tergantung pada penanggulangan pandemi.

Dengan demikian, dia menyarankan agar upaya pemulihan ekonomi dapat dilakukan sejalan
dengan pembenahan sektor kesehatan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan
Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengemukakan bahwa penurunan realisasi investasi pada
kuartal II/2020 merupakan hal yang wajar di tengah pandemi yang tak mendukung aksi
ekspansi bisnis. Dia pun mengemukakan bahwa penurunan realisasi investasi pada periode ini
cenderung rendah.

Guna menarik lebih banyak investasi pada masa mendatang, Shinta pun menyatakan bahwa
pengesahan RUU Cipta Kerja bakal menjadi cara tercepat, terutama dalam mengurai tumpang
tindih aturan yang kerap menjadi batu sandungan investasi.

"Ketidakpastian atas proyeksi biaya investasi kunci seperti tanah dan biaya tenaga kerja hampir
semuanya bisa diminimalisir atau diselesaikan melalui RUU Ciptaker. Pengesahan harus
dilakukan secepatnya, apalagi jika targetnya adalah untuk menarik relokasi industri dari China,"
papar Shinta.

Dia mengatakan relokasi industri dari Negeri Panda sejatinya telah mulai terjadi sejak awal tahun
lalu sebagai imbas dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Shinta menilai
Indonesia cenderung terlambat melihat peluang jika dibandingkan dengan negara lain seperti
Thailand dan Vietnam yang lebih sigap.

"Mereka telah lebih dulu melakukan perbaikan iklim usaha dan investasi di negaranya sehingga
mereka lebih dilihat basis produksi alternatif China di Asean dibandingkan Indonesia," katanya.

126