Page 122 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 122
Judul Kemnaker Terus Awasi Pemenuhan Kuota Pekerja Disabilitas
Nama Media republika.co.id
Newstrend Kerjasama Kemenaker dan Kementerian BUMN
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qdvchu423/kemnaker-terus-awasi-
pemenuhan-kuota-pekerja-disabilitas
Jurnalis Gita Amanda
Tanggal 2020-07-22 18:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Kerja sama ini untuk pelatihan dan penempatan kerja bagi
penyandang disabilitas .
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sesuai data Februari 2019, Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas mencapai 20,98
juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang.
KEMNAKER TERUS AWASI PEMENUHAN KUOTA PEKERJA DISABILITAS
JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mengawasi kuota pekerja penyandang
disabilitas di perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) dipenuhi sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
"Kami juga akan bekerja melalui teman-teman pengawas untuk melakukan pengawasan,
terutama pada perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN," kata Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian
BUMN untuk penempatan pekerja disabilitas, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta,
Rabu (22/7).
Menaker mengingatkan bagaimana salah satu isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas mengatur tentang pemerintah pusat dan daerah, BUMN, badan usaha
milik daerah (BUMD) serta perusahaan swasta wajib memiliki kuota untuk pekerja disabilitas.
Pasal 53 dalam UU tersebut mengatur tentang pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD
paling sedikit memperkerjakan dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai.
Sementara perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit satu persen penyandang
disabilitas dari total pekerja.
Dia memastikan bahwa tim pengawas ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan akan
terus melakukan pengawasan dengan tanggung jawab pengawasan di kementerian dan
lembaga tidak berada di bawah wewenang kementeriannya.
121
