Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

Ringkasan

Mayoritas publik yang mengetahui dan mengerti Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kejer
(Citaker) atau Omnibus Law menyatakan bahwa RUU ini berdampak positif terhadap ekonomi
pasca pandemi Covid-19.

MAYORITAS NILAI RUU CIPTAKER POSITIF TERHADAP EKONOMI

- Mayoritas publik yang mengetahui dan mengerti Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kejer (Citaker) atau Omnibus Law menyatakan bahwa RUU ini berdampak positif terhadap
ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Mayoritas 55,5% berdampak positif terhadap ekonomi," kata Direktur Eksekutif Charta Politika
Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam webinar peluncuran survei nasional lembaganya, Rabu (22/7).

Sabtu, 27 Juni 2020 - 17:14 Sementara itu, responden lainnya menjawab bahwa RUU Cipta
Kerja tidak punya dampak terhadap ekonomi sama sekali sebanyak 10,9% dan sejumlah 27,9%
menjawab berdampak negatif terhadap ekonomi.
Yunarto menjelaskan, hasil survei ini merupakan jawaban dari 13,3% yang mengetahui dan
mengerti RUU Ciptaker atau Omnibus Law. Adapun total responden dalam survei ini sebanyak
2.000 orang responden.

Kamis, 25 Juni 2020 - 16:55 Dari total responden tersebut, sebanyak 47,3% mengaku pernah
mendengar berita mengenai RUU Ciptaker atau Omnibus Law dan sebanyak 37,5% mengaku
tidak pernah mendengarnya.

"Kalau ditanya, apabila RUU Cipta Kerja disahkan hari ini, apa Anda setuju? Ditanyakan pada
yang menjawab mengetahui dan mengerti RUU Cipta Kerja, 55,5% menyatakan setuju,"
ujarnya.

Sabtu, 20 Juni 2020 - 19:10 Menurut Yunarto, angka di atas tidak berbeda jauh dengan hasil
survei yang dirilis salah satu lembaga survei sekitar 1 atau 2 pekan lalu. "Angkanya berkisar di
antara 50%, kalau saya tidak salah," ucapnya.

Sementara itu, alasan utama responden yang mengetahui dan mengerti RUU Ciptaker atau
Omnibus Law agar RUU ini disahkan yakni karena RUU ini menjadi stimulus bagi pemulihan
ekonomi negara.

"Hipotesa saya, tentu saja ini terkait dengan kondisi psikologis krisis yang memang dianggap
membutuhkan sebuah stimulus sebanyak 60,5%, termasuk salah satunya Omnibus Law,"
katanya.

Kemudian, sejumlah 17,0% menyatakan karena RUU Cipta Kerja mampu memudahkan
pengurusan izin membuka usaha sehingga tercipta lapangan kerja, sebanyak 16,3%
menyatakan perlindungan dan kemudahan dari pemerintah dalam membuka UMKM, serta
sebanyak 2,7% peluang mendapatkan investasi terbuka lebar dan dapat menembus pasar
global.

"Sedangkan alasan pada yang tidak setuju RUU Cipta Kerja ini datanya linier, dengan hanya
angka 13,3% yang iya dan mengerti alasan utama dari penolakan adalah proses pembahasan
RUU Cipta Kerja dianggap tidak transparan," ujarnya.

196